jasa-penerjemah.co.cc

Terjemahan: Arti Pancasila Bagi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

2009-09-01T06:31:00.000-07:00

Source: http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=2717

PANCASILA GIVES MEANING TOWARD THE INDONESIA'S INDEPENDENT AND ACTIVE FOREIGN POLICY	ARTI PANCASILA BAGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA
Department of Foreign Affairs - June 1, 2006	Departemen Luar Negeri – 1 Juni 2006

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda stated that Pancasila (Five Principles of Indonesia’s ideology) gives meaning toward the independent and active foreign policy of Indonesia and this has been shown through many state visits by foreign leaders to Indonesia in the past several months. This message was conveyed by Minister Dr. N. Hassan Wirajuda during the Press Conference following the Foreign Policy Breakfast (FPB) to commemorate the birth of Pancasila which was held on Thursday, June 1 2006, at the Pancasila Mansion, Department of Foreign Affairs.

Menteri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, menyatakan bahwa Pancasila sangat penting bagi kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia dan hal ini terlihat dari banyaknya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh para pemimpin luar negeri ke Indonesia bebarapa bulan terakhir. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri dalam jumpa pers selepas acara Foreign Policy Breakfast (FPB) dalam rangka memperingati lahirnya Pancasila yang diadakan pada Kamis, 1 Juni 2006, di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri.

According to Minister Wirajuda, participants of FPB viewed the importance of revitalizing Pancasila. FPB itself was attended by Islamic scholar Dr. Azyumardi Azra, former Minister for Foreign Affairs Ali Alatas and other prominent political, social and religious figures. Participants also feel that Pancasila is not only to be revitalized but also reactualization, public discourse and reassessment of Pancasila is essential since Pancasila is an open ideology. Thus, it means Pancasila can not be monopolized by any single party.

Menurut Menteri Wirajuda, para peserta FPB memandang pentingnya revitalisasi Pancasila. FPB sendiri dihadiri oleh cendekiawan Islam Dr. Azyumardi Azra, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan pemuka politik, masyarakat dan agama lainnya. Para peserta juga menganggap Pancasila bukan sekedar perlu revitalisasi melainkan juga reaktualisasi, diskursus publik dan evaluasi ulang mengingat Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ini berarti bahwa Pancasila tidak dapat dimonopoli oleh satu partai.

Terjemahan: Cara Praktis Menaikkan Ranking Google

2009-07-28T23:56:00.000-07:00

Source: http://www.eblogtemplates.com/improve-your-google-rankings-in-one-easy-step/

1. Klik “Tata Letak”

2. Klik “Edit HTML”

3. Cari kode berikut:

<title><data:blog.pageTitle/></title>

4. Ganti kode di atas dengan kode berikut:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

<title><data:blog.title/></title>

<b:else/>

<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>

</b:if>

Selamat mencoba.

Terjemahan: Cara Menghilangkan Label Posting Blogger

2009-07-28T23:29:00.000-07:00

Source: http://www.bloggeries.com/forum/blogging-basics/6247-how-hide-labels-blog-post-footer.html

Klik tab 'Layout', klik sub-tab 'Edit HTML', klik 'Expand Widget Templates'. Jangan lupa backup template Anda.

Cari kode berikut dan hapus:

<b:if cond='data:post.labels'>

<data:postLabelsLabel/>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>

</b:loop>

</b:if>

Selamat mencoba.

Terjemahan: Menuju Perbaikan Kebijakan Moneter di Indonesia:Tanggapan atas Kritik De Brouwer

2009-07-12T22:26:00.000-07:00

Source: http://dspace.anu.edu.au/handle/1885/39950

Towards Improved Monetary Policy in Indonesia; Response to De Brouwer

Ross H. McLeod

Menuju Perbaikan Kebijakan Moneter di Indonesia:

Tanggapan atas Kritik De Brouwer

Ross H. McLeod

Indonesia Project, Economics Division The Australian National University

Abstract: This paper presents a number of responses to Gordon de Brouwer's criticisms of my paper on monetary policy in Indonesia. Among other things, it argues that de Brouwer has failed to disentangle the impact of two exogenous disturbances on prices —and relative prices —during the crisis and post-crisis period. These disturbances were capital flight, which resulted in real depreciation of the rupiah, and rapid growth of base money, which resulted in inflation. Thus all prices rose, but tradables prices rose more than those of non-tradables. The paper also shows that the kind of monetary policy that de Brouwer criticises, which I describe here as active monetary policy, or fine-tuning, is quite different from the one I proposed in my paper—namely passive monetary policy, the settings of which are changed infrequently, if at all. Other misstatements of my arguments and views are also discussed.	Abstrak: Paper ini berisi tanggapan atas kritik Gordon de Brouwer terhadap paper saya mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Paper ini di antaranya menyatakan bahwa de Brouwer tidak bisa menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh dua gangguan eksternal terhadap harga – dan harga relatif - selama krisis dan pasca krisis. Kedua gangguan yang dimaksud adalah pelarian modal (capital flight), yang mengakibatkan depresiasi riil pada rupiah, dan pertumbuhan uang pokok (base money) secara cepat, yang mengakibatkan inflasi. Semua harga naik, namun kenaikan harga produk yang dapat diperjualbelikan (tradeables price) melebihi kenaikan harga produk yang tidak dapat diperjualbelikan (non-tradeables price). Paper ini juga menunjukkan bahwa jenis kebijakan moneter yang dikritik oleh de Brouwer, yang saya jelaskan di sini sebagai kebijakan moneter aktif, atau perbaikan, sangat berbeda dengan yang saya kemukakan dalam paper saya - yaitu kebijakan moneter pasif, yang pengaturannya tidak sering diubah, atau tidak diubah sama sekali. Tanggapan keliru lainnya terhadap argumen dan pandangan saya juga dibahas dalam paper ini.
My paper on monetary policy in Indonesia (McLeod 2003) had two main aims: first, to explain Indonesia's outlier performance in relation to inflation and depreciation during the Asian crisis; and second, to suggest a more appropriate approach to monetary policy for the future. In his Comment on this paper (de Brouwer 2003), Gordon de Brouwer asserts that Indonesia's burst of inflation and depreciation during the crisis was not caused by the rapid growth of base money, as I argued, but that the inflation was caused by the depreciation (in turn, the result of political factors that led to capital flight). He then goes on to criticise my preferred policy approach.	Paper saya mengenai kebijakan moneter di Indonesia (McLeod 2003) memiliki dua tujuan utama: pertama, menjelaskan kinerja faktor eksternal Indonesia dalam kaitannya dengan inflasi dan depresiasi selama krisis yang terjadi di Asia; dan kedua, menyarankan pendekatan yang lebih tepat untuk kebijakan moneter ke depan. Dalam komentarnya mengenai paper tersebut (de Brouwer 2003), Gordon the Brouwer menyatakan bahwa ledakan inflasi dan depresiasi Indonesia selama krisis tidak disebabkan oleh pertumbuhan uang pokok yang cepat, sebagaimana pendapat saya, melainkan oleh depresiasi (yang timbul dari faktor-faktor politik yang mengakibatkan pelarian modal). Ia kemudian terus mengkritik pendekatan kebijakan yang saya sarankan.
On the cause of the 1998 inflation episode De Brouwer accuses me of confusing correlation with causation, arguing that 'the collapse of the rupiah created the inflation, not the injection ... of funds [by Bank Indonesia, in its attempt to stave off collapse of the banking sector]' (p. 327). This view is widely held in Indonesia, and it has been used by the central bank to explain the inflation in 1998 and subsequently, and thus to absolve itself of responsibility. He goes on to argue that '[i]f base money creation were really the driver of inflation, there should have been no difference between traded and non-traded goods inflation' (p. 327). With a floating exchange rate, and other things equal, that is correct, but that is not the whole story.	Mengenai penyebab inflasi 1998 De Brouwer menuduh saya mencampuradukkan antara korelasi dengan penyebab dengan menyatakan bahwa “jatuhnya nilai rupiah mengakibatkan inflasi, bukan suntikan...dana [dari Bank Indonesia, dalam upayanya menghindari kejatuhan sektor perbankan]” (hal.327). Pandangan ini diterima secara luas di Indonesia, dan digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjelaskan inflasi yang terjadi pada 1998 dan setelahnya, dan membebaskan diri dari tanggung jawab. Selanjutnya ia menyatakan bahwa “jika pencetakan uang pokok benar-benar merupakan penyebab terjadinya inflasi, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara inflasi barang yang diperjualbelikan dan yang tidak diperjualbelikan' (hal.327). Dengan kurs valuta mengambang (floating exchange rate), dan faktor-faktor serupa lainnya, pernyataan tersebut benar, namun itu bukan keseluruhan.
As I noted at the beginning of my paper, there had been 'a significant increase in the perceived risk ... of holding assets in Indonesia'. This could be expected to result in 'a reduction of capital inflow... [and] a real depreciation of the rupiah' (p. 303). In the period under consideration, prices were therefore being affected by both the expansionary monetary policy of the central bank and the loss of investor confidence. Base money growth caused both traded and non-traded goods prices to rise, but the need for a real exchange rate depreciation to restore equilibrium meant that traded goods prices rose more. The observed difference in the rates of inflation for traded and non-traded goods noted in de Brouwer's Comment is therefore precisely in line with the entire thrust of my paper. It is de Brouwer's analysis that is shown by these data to be deficient because, although depreciation of the currency can be used as a proximate explanation for the increase in traded goods prices_, it does not directly affect those of non-traded goods. De Brouwer provides no explanation for the surge in non-traded goods inflation to around 50% p.a. at this time.	Sebagaimana yang saya tulis di bagian awal paper saya, ada "peningkatan signifikan pada tingkat risiko potensial...untuk menahan aset di Indonesia'. Kekhawatiran tersebut diperkirakan mengakibatkan ‘penurunan aliran modal ke Indonesia (capital inflow) ... [dan] depresiasi riil pada” (hal.303). Dalam jangka waktu tersebut, harga oleh karenanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang cenderung mengarah pada perluasan (expansionary monetary policy) yang diambil oleh BI dan hilangnya kepercayaan investor. Pertumbuhan uang pokok menyebabkan harga barang yang diperjualbelikan dan yang tidak diperjualbelikan naik, namun kebutuhan akan depresiasi nilai tukar riil (real exchange rate) untuk mengembalikan keseimbangan dimaksudkan agar harga barang yang diperjualbelikan naik lagi. Oleh karenanya, perbedaan nyata pada angka inflasi untuk barang yang diperjualbelikan dan tidak diperjualbelikan yang ditulis dalam komentar Brouwer sama persis dengan apa yang saya maksudkan dalam paper saya. Analisa de Brouwer yang ditunjukkan oleh data tersebut tidak lengkap karena, meskipun depresiasi mata uang dapat digunakan untuk menjelaskan kenaikan harga barang yang diperjualbelikan, namun depresiasi mata uang tidak secara langsung mempengaruhi kenaikan harga barang yang tidak diperjualbelikan. De Brouwer tidak memberikan penjelasan mengenai gejolak yang terjadi pada inflasi barang yang tidak diperjualbelikan sekitar 50% per tahun saat ini.

Terjemahan: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994

2009-07-08T23:23:00.000-07:00

Source: http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_18_1994.pdf

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 1994 Regarding Natural Tourism Exploitation within Zone of Utilization of National Park, Great Forest Park, and Natural Tourist Park

Menimbang:	Considering:
a. bahwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, perlu dijaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata;	a. whereas conservation of National Park, Great Forest Park, and Natural Tourist park, which constitute natural resources of very high value, needs to be maintained and can be utilized for tourism activity;
b. bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;	b. whereas such utilization of National Park, Great Forest Park, and Natural Tourist park for tourism activity may be organized through the activity of natural tourism exploitation;
c. bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah;	c. whereas in order for the organization of the natural tourism exploitation to be conducted in the best manner by not damaging the environment of the area and as implementation of Law Number 5 of 1990 regarding Conservation of Bio-Natural Resources and Their Ecosystem, it is deemed necessary to regulate such natural tourism exploitation by a Government Regulation.
Mengingat:	Bearing in mind:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;	1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);	2. Law Number 5 of 1967 regarding Main Provisions of Forestry (State Gazette of 1967 Number 8, Supplement to State Gazette No. 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);	3. Law Number 5 of 1974 regarding Fundamentals of Regional Government (State Gazette of 1974 Number 69, Supplement to State Gazette No. 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;	4. Law Number 4 of 1982 regarding Main Provisions of Environmental Management (State Gazette of 1982 Number 12, Supplement to State Gazette No. 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);	5. Law Number 5 of 1990 regarding Conservation of Bio-Natural Resources and their Ecosystem (State Gazette of 1990 Number 49, Supplement to State Gazette No. 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);	6. Law Number 9 of 1990 regarding Tourism (State Gazette of 1990 Number 78, Supplement to State Gazette No. 3427);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);	7. Law Number 24 of 1992 regarding Spatial Layout (State Gazette of 1992 Number 115, Supplement to State Gazette No. 3501);
MEMUTUSKAN :	HAS DECIDED:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.	To stipulate: GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGARDING EXPLOITATION OF NATURAL TOURISM WITHIN ZONE OF XPLOITATION OF NATIONAL PARK, GREAT FOREST PARK, AND NATURAL TOURIST PARK.
BAB I KETENTUAN UMUM	CHAPTER I GENERAL PROVISIONS
Pasal 1	Article 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:	For the purpose of this Government Regulation, the following terms shall apply:
1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.	1. Natural tourism exploitation shall mean an activity to organize the business of tourism facility within the zone of utilization of national park, great forest park, or any other tourist parks, based on management plan.
2. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.	2. Natural tourism shall mean all matters relating to natural tourism, including natural tourist attraction and businesses relating to the field.
3. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.	3. Natural tourism shall mean activity of travel or part of such activity conducted voluntarily and temporary in nature to enjoy uniqueness phenomena and beauty of the nature, at national park, great forest park, and natural tourist park.
4. Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.	4. Zone of utilization of national park shall mean any part of national park area made as natural tourist spot and tourist visit.
5. Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.	5. Management plan shall mean a general plan in the framework of managing national park, great forest park, and natural tourist park prepared by Minister.
6. Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.	6. Natural tourism exploitation work plan shall mean an activity plan to achieve the objective of natural tourist exploitation in a relevant area, made by natural tourist entrepreneurs based on management plan.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.	7. Minister shall minister in charge of forestry matters
Pasal 2	Article 2
(1) Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	(1) Natural tourism exploitation shall be carried out in accordance with the principle of conservation of bio-natural resources and their ecosystem.
(2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	(2) Natural tourism exploitation shall be aimed to improve utilization of uniqueness phenomena and natural beauty in the zone of utilization of national park, great forest park, and natural tourist park.
BAB II PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM	CHAPTER III NATURAL TOURISM EXPLOITATION
Pasal 3	Article 3
(1) Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada : a. zona pemanfaatan taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam.	(1) Natural tourism exploitation organization shall be conducted at: a. Zone of utilization of national park; b. great forest park; c. natural tourism park.
(2) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.	(2) Natural tourism exploitation as referred to in paragraph (1) shall be in the form of business of natural tourist facility.
(3) Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha: a. akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja; b. makanan dan minuman; c. sarana wisata tirta; d. angkutan wisata; e. cinderamata; f. sarana wisata budaya.	(3) Types of natural tourist facility as referred to in paragraph (1) shall consist of businesses of: a. accommodation like tourist cottage, boy scout area, caravan, adolescence inns; b. foods and beverages; c. water tourist facility; d. tourist transportation; e. souvenirs; f. cultural tourist facility.
Pasal 4 Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut : a. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan; b. bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat; c. tidak mengubah bentang alam yang ada.	Article 4 Business of natural tourism exploitation as referred to in Article 3 paragraph (3) shall be organized under the requirements as follows: a. width of area utilized for development of natural tourist facility and infrastructure shall be at maximum of 10% (ten percent) of the width of the relevant zone of utilization of national park, utilization block of great forest park and utilization block of natural tourismpark; b. shape of buildings shall adopt the architecture of the local culture; c. it may not change the existing landscape.
Pasal 5 (1) Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan. (2) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan izin pengusahaan. (3) Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.	Article 5 (1) Natural tourism exploitation shall be organized by cooperatives, state-owned enterprises, private enterprises and individuals. (2) Natural tourism exploitation as referred to in paragraph (3) shall be organized upon obtaining permit of exploitation. (3) Permit of natural tourism exploitation shall be granted by Minister subsequent to obtaining consideration from Minister in charge of Tourism matters and the relevant Governor/Head of Level I Region. (4) Further provisions on procedure and requirements for permit grant as referred to in paragraph (2) shall be provided by Minister.
Pasal 6 (1) Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya. (2) Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.	Article 6 (1) Natural tourism exploitation shall be granted for a period of not longer than 30 years according to the type of business. (2) Expired period of natural tourism exploitation may be extended. (3) Further provisions on procedure and requirements for application of exploitation as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be provided by Minister.
Pasal 7 Pengusaha pariwisata alam tidak dapat : a. mengagunkan kawasan yang diusahakan; b. memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.	Article 7 Natural tourism exploitation may not: a. pledge the area exploited; b. assign the permit of exploitation without approval from Minister.
Pasal 8 Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.	Article 8 Natural tourism exploitation shall give proprietary right and right of control over National Park, Great Forest Park and Natural Tourism Park.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	CHAPTER III RIGHTS AND OBLIGATIONS
Pasal 9 Pengusaha pariwisata alam berhak untuk : a. mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya; b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya. Pasal 10 Pengusaha pariwisata alam wajib : a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri; b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan; c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusahakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah disahkan; d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha; e. mengikutsertakan masyarakat disekitar kawasan pelestarian alam dalam kegiatan usahanya; f. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.	Article 9 Natural tourism entrepreneur shall reserve the right to: a. manage tourist facility according to the type of business stipulated in its business permit; b. receive compensation from visitors that use the services it carries on. Article 10 Natural tourism entrepreneur shall be obliged to: a. prepare and submit exploitation work plan based on management plan to Minister; b. carry out real activity within a period of 12 months as of grant of permit; c. develop tourism facility and infrastructure and the exploitation thereof in accordance with exploitation work plan that has been authenticated; d. employ expert personnel according to the type of business; e. involve the community living around natural conservation area in its business activity; f. prepare and submit periodic report of the implementation of its business to Minister.
Pasal 11 (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk : a. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya; b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung; c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.	Article 11 (1) In addition to the obligations as referred to in Article 10, natural tourism entrepreneur shall be obliged to: a. rehabilitate the damages caused by its business activity; b. guarantee the security and order of visitors; c. participate in maintaining the conservation of the function of natural conservation area. (2) Further provisions on entrepreneur’s obligations as referred to in paragraph (1) shall be provided by Minister.
Pasal 12 (1) Pengusaha pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan dan iuran serta tata cara pemungutannya diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.	Article 12 (1) Natural tourism entrepreneur shall be obliged to pay tax of permit of natural tourism exploitation and dues of business proceeds. (2) Further provisions on the amount of tax and dues and the procedure for collection shall be provided by Minister upon obtaining approval from Minister in charge of the field of finance.
BAB IV PEMBINAAN	CHAPTER IV ADVANCEMENT
Pasal 13 (1) Pembinaan dan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan agar pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan pembinaan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, dan teguran. (3) Pelaksanaan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan/atau melalui penelitian terhadap laporan kegiatan yang dilakukan pengusaha pariwisata alam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.	Article 13 (1) Advancement and supervision to natural tourism exploitation shall be conducted in order for the utilization of national park, great forest park and natural tourism park to be in accordance with the objectives stipulated. (2) Advancement of natural tourism exploitation shall be conducted through arrangement, guidance, counseling and warning. (3) Supervision over natural tourism exploitation shall be conducted through direct inspection and/or through examination to activity report made by natural tourism entrepreneur. (4) Further provisions on advancement and supervision as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be provided by Minister.
BAB V BERAKHIRNYA IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM	CHAPTER V EXPIRATION OF PERMIT OF NATURAL TOURISM EXPLOITATION
Pasal 14 (1) Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir karena a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha pariwisata alam; c. diserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kepada Pemerintah, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir. (2) Berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pengusaha untuk : a. melunasi iuran hasil usaha dan kewajiban pungutan negara lainnya; b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam diatur oleh Menteri.	Article 14 (1) Permit of natural tourism exploitation shall expire due to: a. expiration of the period granted; b. being revoked by Minister as a penalty imposed to natural tourism entrepreneur; c. returned by natural tourism entrepreneur to the government prior to the expiration of the period granted. (2) Expiration of permit of natural tourism exploitation as referred to in paragraph (1) shall not remove the obligations of entrepreneur to: a. settle dues of business proceeds and other obligations of state tax; b. carry out all provisions stipulated in the framework of the expiration of permit of natural tourism exploitation. (3) Further provisions on expiration of permit of natural tourism exploitation shall be provided by Minister.
Pasal 15 (1) Pada saat berakhirnya pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka sarana dan prasarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang berada di dalam kawasan pelestarian alam, menjadi milik Negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan kepemilikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.	Article 15 (4) At the expiration of natural tourism exploitation as referred to in Article 14, immovable tourism facility and infrastructure within the natural conservation area shall become the property of the state. (5) Further provisions on transfer of ownership of facility and infrastructure as referred to in paragraph (1) shall be provided by Minister.
BAB VI SANKSI	CHAPTER VI PENALTY
Pasal 16 (1) Izin pengusahaan pariwisata alam dicabut apabila pengusaha : a. tidak membayar iuran hasil usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau; b. tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam waktu dua belas bulan sejak izin diberikan dan/atau; c. tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau; d. meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir dan/atau; e. melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau; f. memindahtangankan izin pengusahaan pariwisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri dan/atau; g. menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum dan/atau; h. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut-turut oleh Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.	Article 16 (1) Permit of natural tourism exploitation shall be revoked if entrepreneur: a. fails to pay dues of business proceeds within the period determined; and/or b. fails to carry out real activity within a period of twelve months as of grant of permit; and/or c. fails to submit exploitation work plan as determined; and/or d. leaves its business prior to the expiration of the period granted; and/or e. violates the provisions of the penal code contained in Law Number 5 of 1990 regarding Conservation of Bio-Natural Resources and Their Ecosystem; and/or f. assigns permit of natural tourism exploitation to any other party without approval from Minister; and/or g. organizes natural tourism activities in contrary to religious values, the national culture, morality and/or public order; and/or h. disregards written warnings that have given three consecutive times by Minister. (2) Further provisions on procedure for revocation of permit of natural tourism exploitation as referred to in paragraph (1) shall be provided by Minister.
Pasal 17 (1) Pengusaha pariwisata alam yang tidak merehabilitasi kerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan kawasan pelestarian alam dikenakan ganti rugi sesuai dengan berat dan intensitas kerusakan yang ditimbulkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Article 17 (1) Natural tourism entrepreneur that fails to rehabilitate damages as referred to in Article 9 paragraph (1) letter a and/or whose activity causes damages to natural conservation area shall be charged with compensation in accordance with the extent and intensity of damages resulted. (2) Compensation as referred to in paragraph (1) shall not omit any prosecutions for violations committed in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	CHAPTER VII TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 18 Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka semua izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	Article 18 By the stipulation of this Government Regulation, all permits of natural tourism exploitation granted within a period of one year as of the effect of this Government Regulation must be adjusted with the provisions contained in this Government Regulation.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	CHAPTER VIIICLOSING PROVISIONS
Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Article 19 This Government Regulation shall come into effect on the date of its enactment.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	In order for everyone to take cognizance of it, we hereby instruct the enactment of this Government Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Terjemahan: Kahlil Gibran: Sang Nabi (Cinta)

2009-07-08T09:36:00.000-07:00

Source: http://en.wikiquote.org/wiki/The_Prophet

When love beckons to you, follow him,	Ketika cinta memanggilmu, ikutilah,
Though his ways are hard and steep.	Meskipun jalannya terjal dan curam.
And when his wings enfold you yield to him,	Bila sayap-sayapnya merengkuhmu, menyerahlah,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.	Meskipun pedang yang tersembunyi di baliknya akan melukaimu.
And when he speaks to you believe in him,	Ketika ia berbicara, percayalah,
Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.	Meskipun suaranya dapat membuyarkan mimpi-mimpimu sebagaimana angin utara menghancurkan taman.

Terjemahan: Cara Kerja Kincir Angin

2009-06-21T20:10:00.000-07:00

Source: http://www.alternativeenergyhq.com/house-and-home/how-do-windmills-work-what-you-should-know

How Do Windmills Work

Windmills were previously used in early times to pump water out of the ground to irrigate systems and to grind wheat. Through progressive technology, they soon found other useful purposes for these windmills. With a little human ingenuity, they have been made to generate electricity. But how do windmills works?

Cara Kerja Kincir Angin

Pada mulanya kincir angin digunakan untuk memompa air dan menggiling terigu. Perkembangan teknologi menemukan kegunaan lain pada kincir angin. Dengan sedikit rekayasa manusia kincir angin digunakan untuk menghasilkan listrik. Pertanyaannya kemudian adalah: “Bagaimana cara kerja kincir angin?”.

Wind power is a renewable kind of energy and it is a powerful source as well. It is considered as one of the most practical and perfect sources because it produces zero emission and it is abundantly free. The best thing about the structure is that it can reduce the power bill of any home by 50 to 80 percent.	Angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan sangat potensial. Angin dianggap sebagai salah satu sumber energi paling praktis dan sempurna karena bebas emisi dan gratis. Sisi terbaiknya adalah angin dapat mengurangi beban listrik 50% hingga 80%.
Basically this structure consists of 2 to 3 blades that are connected to a shaft. These blades are used to collect the wind energy that flows over them. The shaft meanwhile is wired into a generator, which then is linked to a battery. The generator is also called the heart of such a mechanism, as it is the one that converts the energy collected.	Pada dasarnya struktur ini terdiri dari 2 – 3 bilah kipas yang terhubung ke sebatang poros. Bilah-bilah tersebut digunakan untuk mengumpulkan energi angin yang mengalir di sekelilingnya. Sementara poros disambungkan dengan kabel ke generator, yang kemudian dihubungkan ke baterai. Generator juga disebut inti dari mekanisme ini, karena generatorlah yang mengubah energi yang terkumpul.

Upon collecting and converting, a battery is needed for storing all the collected energy, which then can be coupled or linked into a home's electrical system.	Setelah mengumpulkan dan mengubah energi, baterai diperlukan untuk menyimpan seluruh energi yang terkumpul, yang kemudian dihubungkan ke sistem listrik.
How Do Windmills Work - The sequence:	Urutan Cara Kerja Kincir Angin
- First of all, it slows down the speed of the wind using the blades, which work similarly as airplane's propellers.	- Pertama: kincir angin memperlambat kecepatan angin dengan menggunakan bilah, yang cara kerjanya serupa dengan baling-baling pesawat.
- When the wind flows over the blades, these blades collect kinetic energy.	- Setelah angin mengalir di sekeliling bilah, maka bilah mengumpulkan energi kinetik.
- Then the blades, which are linked to a drive shaft, revolve slowly and send a lot of the turning force into the gearbox.	- Kemudian bilah, yang terhubung ke poros penggerak, berputar pelan dan mengirimkan banyak tenaga pemutar ke gearbox.

- The gearbox then modifies this turning force, and instead of revolving slowly with a lot of force in every revolution, it goes faster with less force in every revolution.	- Gearbox kemudian menyesuaikan tenaga pemutar ini, dan sebagai pengganti berputar secara pelan dengan banyak tenaga di setiap putaran, putaran menjadi semakin cepat dengan lebih sedikit tenaga di setiap putaran.
- At that moment, the generator, which is connected to the gearbox, creates electricity through the many magnets and copper wires inside of it.	- Saat itulah, generator, yang terhubung ke gearbox, menghasilkan listrik melalui sekian banyak magnet dan kawat tembaga yang terdapat di dalamnya.
An important factor that plays a vital role on the way this machine works is the size of the structure itself, as the amount of electricity generated depends upon it. The bigger it is, the more powerfully it can drive the shaft, which means the greater electricity it can produce.	Faktor penting yang memainkan peran vital pada kerja mesin ini adalah ukuran strukturnya, mengingat jumlah listrik yang dihasilkan tergantung pada ukuran struktur mesin. Semakin besar struktur, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan untuk memutar poros, yang berarti semakin besar listrik yang bisa dihasilkan.
You might also notice that some windmills are located on top of valleys and mountains. This is because the blend of hot and cold air can create moving air. Sometimes they are positioned near bodies of water, because this also generates wind due to the change in temperature brought about by the sea and the sun.	Mungkin Anda juga pernah melihat kincir angin dipasang di lembah atau di puncak bukit. Hal ini dikarenakan perpaduan udara panas dan dingin dapat menghasilkan angin (udara yang bergerak). Kadang kincir angin dipasang di dekat aliran air. Hal tersebut dilakukan karena perubahan suhu yang dihasilkan oleh laut dan matahari juga menghasilkan angin.
One important fact on how windmills work is that a single turbine can generate 100 megawatts of electricity. Imagine then how much electricity a wind farm with large turbines grouped together can create to provide bulk power to an electrical grid.	Satu fakta penting mengenai cara kerja kincir angin adalah bahwa satu turbin bisa menghasilkan 100 megawatt listrik. Bayangkan berapa banyak listrik yang dihasilkan dengan turbin besar yang digabungkan.

Terjemahan: Hukum Perdagangan Internasional

2009-06-18T18:31:00.001-07:00

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/International_trade_law

International Trade Law

International trade law includes the appropriate rules and customs for handling trade between countries or between private companies across borders. Over the past twenty years, it has become one of the fastest growing areas of international law.

Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional mencakup aturan dan kebiasaan dalam menangani perdagangan antar negara atau antar perusahaan swasta lintas batas. Selama 20 tahun terakhir, hukum perdagangan internasional menjadi salah satu bidang hukum internasional yang mengalami perkembangan paling cepat.

Overview

International trade law should be distinguished from the broader field of international economic law. The latter could be said to encompass not only WTO law, but also law governing the international monetary system and currency regulation, as well as the law of international development.

Tinjauan

Hukum perdagangan internasional mesti dibedakan dari bidang hukum ekonomi internasional yang lebih luas. Hukum perdagangan internasional bisa dikatakan bukan hanya mencakup hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tapi juga hukum yang mengatur sistem moneter internasional dan peraturan mata uang, di samping hukum pembangunan internasional.

The body of rules for transnational trade in the 21st century derives from medieval commercial laws called the “lex mercatoria” and “lex maritime” — respectively, "the law for merchants on land" and "the law for merchants on sea." Modern trade law (extending beyond bilateral treaties) began shortly after the Second World War, with the negotiation of a multilateral treaty to deal with trade in goods: the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Badan yang mengatur perdagangan antar negara pada abad 21 berasal dari hukum-hukum perdagangan pada masa pertengahan yang disebut lex mertacora (hukum untuk pedagang di darat) dan lex maritime (hukum untuk pedagang di laut). Hukum perdagangan modern (yang meluas melampaui pakta-pakta bilateral) mulai berlaku tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan negosiasi pakta multilateral untuk menangani perdagangan barang: Kesepakatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)

International trade law is based on theories of economic liberalism developed in Europe and later the United States from the 18th century onwards.

Hukum perdagangan internasional didasarkan pada teori-teori kebebasan ekonomi yang berkembang di Eropa dan kemudian di Amerika Serikat sejak abad 18.

World Trade Organization

In 1995, the World Trade Organization, a formal international organization to regulate trade, was established. It is the most important development in the history of international trade law.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Pada 1995, WTO, sebuah organisasi internasional resmi untuk mengatur perdagangan, didirikan. Pendirian organisasi ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah hukum perdagangan internasional.

The purposes and structure of the organization is governed by the Agreement Establishing The World Trade Organization, also known as the "Marrakesh Agreement". It does not specify the actual rules that govern international trade in specific areas. These are found in separate treaties, annexed to the Marrakesh Agreement.

Tujuan dan struktur organisasi ini diatur dengan Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, yang juga dikenal dengan “Perjanjian Marrakesh”. Perjanjian ini tidak menetapkan aturan pasti yang mengatur perdagangan di bidang-bidang tertentu. Hal ini terbukti dari data yang terdapat dalam pakta-pakta terpisah, yang dilampirkan ke Perjanjian Marrakesh.

Trade in Goods

The GATT has been the backbone of international trade law throughout most of the twentieth century. It contains rules relating to "unfair" trading practices — dumping and subsidies.

Perdagangan Barang

GATT telah menjadi tulang punggung hukum perdagangan internasional hampir sepanjang abad 20. GATT memuat aturan-aturan yang terkait dengan praktek perdagangan “tidak adil” seperti dumping dan subsidi.

Trade and Human Rights

The World Trade Organization Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement required signatory nations to raise intellectual property rights (also known as intellectual monopoly privileges. This arguably has had a negative impact on access to essential medicines in some nations.

Perdagangan dan HAM

Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) mewajibkan agar negara-negara yang menandatanganinya memperhatikan hak kekayaan intelektual (disebut juga hak monopoli intelektual). Perjanjian yang sering menimbulkan perselisihan ini membawa dampak negatif terhadap akses ke obat-obatan yang sangat penting di sejumlah negara.

Dispute settlement

Since there are no international governing judges (2004) the means of dispute resolution is determined by jurisdiction. Each individual country hears cases that are brought before them. Governments choose to be party to a dispute. And private citizens determine jurisdiction by the Forum Clause in their contract.

Penyelesaian Perselisihan

Karena tidak ada hakim internasional (2004), maka cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan ditentukan berdasarkan yurisdiksi. Kasus perselisihan perdagangan internasional diselesaikan oleh masing-masing negara dan warga negara menentukan yurisdiksi berdasarkan Klausul Forum (lokasi sidang penyelesaian perselisihan) yang dimuat dalam kontrak.

Besides forum, another factor in international disputes is the rate of exchange. With currency fluctuation ascending and descending over years, a lack of Commerce Clause can jeopardize trade between parties when one party becomes unjustly enriched through natural market fluctuations. By listing the rate of exchange expected over the contract life, parties can provide for changes in the market through reassessment of contract or division of exchange rate fluctuations.

Di samping forum, faktor lain dalam perselisihan internasional adalah nilai tukar. Dengan adanya fluktuasi mata uang dari tahun ke tahun, tidak adanya Klausul Perdagangan dapat membahayakan perdagangan antara para pihak (dalam perjanjian) pada saat salah satu pihak memperkaya diri secara tidak adil melalui fluktuasi pasar natural. Dengan menyebutkan nilai tukar yang diperkirakan terjadi selama masa berlakunya perjanjian, maka para pihak dapat memantau perubahan pada pasar melalui peninjauan ulang perjanjian atau pembagian fluktuasi nilai tukar.

Terjemahan: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996

2009-06-02T05:23:00.000-07:00

Source: http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/4606

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 446/KPTS-II/1996 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusaha Pariwisata Alam

Decree of Minister of Forestry Number: 446/Kpts-II/1996 Regarding Procedure for Application, Grant, and Annulment of Natural Tourism Exploitation Permit Minister of Forestry

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 telah ditetapkan ketentuan tentang pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;	Considering: a. Whereas by virtue of Government Regulation Number 18 of 1994, the provisions on Exploitation of Natural Tourism within National Park, Great Forest Park, and Natural Tourism Park Utilization Zone have been laid down;
b. Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (4) , Pasal 6 ayat (3) , Pasal 11 ayat (2) , Pasal 14 ayat (3) , dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994, maka dipandang perlu menetapkan tata cara permohonan, pemberian, dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam, di zona pemanfaatan taman hutan raya dengan Keputusan Menteri Kehutanan.	b. Whereas in order to further implement the provision of Article 5 paragraph (4), Article 6 paragraph (3), Article 11 paragraph (2), Article 14 paragraph (3), and Article 16 paragraph (2) of Government Regulation Number 18 of 1994, it is deemed necessary to stipulate procedure for application, grant and revocation of permit for natural tourism entrepreneur within national park, natural tourism park utilization block, and great forest park utilization zone by a Decree of Minister of Forestry.
Mengingat:	Bearing in mind:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;	1. Law Number 5 of 1967;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;	2. Law Number 4 of 1982;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990;	3. Law Number 5 of 1990;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990;	4. Law Number 9 of 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun1970;	5. Government Regulation Number 33 of 1970;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993;	6. Government Regulation Number 51 of 1993;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun1994;	7. Government Regulation Number 18 of 1994;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;	8. Presidential Decree Number 15 of 1984 in conjunction with Presidential Decree Number 58 of 1993;
9. Keputusan Presiden Nomor 96/M 1993;	9. Presidential Decree Number 96/M of 1993;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 441/Kpts-II/1990;	10. Decree of Minister of Forestry Number 44/Kpts-II/1990;
11. Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1993;	11. Decree of Minister of Forestry Number 677/Kpts-II/1993;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/Kpts-II/1994.	12. Decree of Minister of Forestry Number 167/Kpts-II/1994.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM	HAS DECIDED: To stipulate: DECREE OF MINISTER OF FORESTRY REGARDING PROCEDURE FOR APPLICATION, GRANT, AND ANNULMENT OF NATURAL TOURISM EXPLOITATION PERMIT
BAB I KETENTUAN UMUM	CHAPTER I GENERAL PROVISIONS
Pasal 1 Di dalam Keputusan ini yang dimaksud adalah:	Article 1 For the purpose of this Decree, the following definition shall apply:
1. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.	1. Natural Tourism shall mean travel activity or any part of such activity conducted voluntarily and temporarily in nature to enjoy all natural uniqueness and beauty, at national park, great forest park and natural tourism park.
2. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam dan usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.	2. Natural tourism shall mean all matters relating to natural tourism, including exploitation of natural tourist attraction and businesses relating to the field.
3. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.	3. Natural tourism exploitation shall mean an activity to organize a business of tourism facility within national park, great forest park, or natural tourism utilization zone, based on a management plan.
4. Zona pemanfaatan taman nasional adalah sebagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan pariwisata.	4. National park utilization zone shall mean part of national park area made as natural tourist spot and tourist visit.
5. Blok pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman wisata alam, dan taman hutan raya, yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.	5. Utilization block shall mean part of natural tourism park and great forest park area made as natural tourist spot and tourist visit.
6. Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.	6. Management plan shall mean a plan that is general in nature in the framework of national park, great forest park and natural tourist park management arranged by Minister.
7. Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.	7. Natural tourism exploitation work plan shall mean an activity plan to achieve the objective of natural tourism exploitation within the relevant area, prepared by natural tourism entrepreneur based on management plan.
8. Izin pengusahaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di kawasan pelestarian alam sesuai dengan fungsi kawasan di Kawasan dan untuk selanjutnya disebut ”Izin Pengusahaan Pariwisata Alam”.	8. Permit of exploitation shall mean permit granted for conducting commercial business within natural conservation area pursuant to the territorial function and hereinafter referred to as “Permit of Natural Tourism Exploitation”.
9. Tim pertimbangan adalah tim yang secara fungsional ditugaskan untuk mempelajari dan memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan izin pengusahaan pariwisata alam, kepada Menteri Kehutanan yang keanggotaannya terdiri dari Sekretaris Jenderal sebagai Ketua dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagai anggota.	9. Considering team shall mean a team that is functionally assigned to study and provide advice and consideration to natural tourism exploitation permit application to Minister of Forestry, the membership of which consists of Secretary General as Head and Director General of Forest Protection and Natural Conservation and Director General of Inventory Taking and Forest Use as members.
10. Menteri adalah Menteri Kehutanan.	10. Minister shall mean Minister of Forestry.
Pasal 2 Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam dapat diajukan oleh :	Article 2 Natural tourism exploitation permit application may be submitted by:
a. Koperasi ; b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; c. Perusahaan Swasta ; d. Perorangan.	a. Cooperatives; b. State Owned Companies (BUMN); c. Private Companies; d. Individuals.
Pasal 3 (1) Kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam adalah sebagian dari zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam.	Article 3 (1) Forest area that may be utilized for natural tourism exploitation activity shall be any part of national park utilization zone, great forest park utilization block, and natural tourism park utilization block.
(2) Penetapan zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.	(2) Stipulation of national park utilization zone, great forest park utilization block, and natural tourism park utilization block shall be conducted by Director General of Forest Protection and Natural Conservation.
BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN	CHAPTER III PROCEDURE FOR PERMIT APPLICATION
Pasal 4 (1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan menggunakan formulir yang contohnya merupakan lampiran dari keputusan ini.	Article 4 (1) Application of tourism exploitation permit shall be submitted by applicant to Minister using the form the sample of which constitutes an annex hereof.
(2) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada:	(2) Copy of application as referred to in paragraph (1) shall be sent to:
a. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi b. Sekretaris dan Jenderal Departemen Kehutanan ; c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam ; d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat ; e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat ; f. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.	a. Minister of Tourism, Post, and Telecommunications; b. Secretary General of Ministry of Forestry; c. Director General of Forest Protection and Natural Conservation; d. the Governor, Head of the local Level I Region; e. Head of Regional Office of Ministry of Forestry of the local Province; f. Head of the local Regional Office of Ministry of Tourism, Post, and Telecommunications.
(3) Tembusan surat permohonan kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat disampaikan dengan surat pengantar tersendiri.	(3) Copy of application letter to Minister of Tourism, Post, and Telecommunications, Governor/Head of Level I Region and Head of the local Regional Office of Ministry of Forestry shall be delivered using a separate letter of advice.
(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :	(4) Application of permit as referred to in paragraph (1) shall be enclosed with:
a. Usulan Proyek (Project Proposal) ; b. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000 ; c. Data perusahaan (Company Profile) seperti Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP), dan deposito bank.	a. Project Proposal; b. Map of the requested area at scale of 1:25,000; c. Company’s data (company profile) such as Company’s Deed of Incorporation, Tax Payer’s ID Number (NPWP), and Bank Deposit.
(5) Permohonan tersebut harus segera dilengkapi dengan rekomendasi dari :	(5) The request must be directly accompanied with recommendation from:
a. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat ; c. Kepala Kantor Wilayah Departemen setempat ;	a. Minister of Tourism, Post, and Telecommunications; b. Governor/Head of the local Level I Region; c. Head of the local Regional Office of Ministry of Forestry.
Pasal 5 Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Tim Pertimbangan mengkoordinasikan saran dan pertimbangan dari Anggota Tim tentang permohonan izin tersebut dan menyampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin tersebut secara lengkap.	Article 5 Secretary General as Head of Considering Team shall coordinate advice and consideration from Team Members with respect to such permit application and submit the same to Minister of Forestry no later than 30 (thirty) working days as of receipt of such permit application completely.
BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN	CHAPTER III PROCEDURE FOR PERMIT GRANT
Pasal 6 Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dimaksud dalam pasal 5, menyatakan menerima atau menolak permohonan izin pengusahaan pariwisata alam tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diteriamnya saran dan pertimbangan dari Ketua Tim Pertimbangan.	Article 6 Minister shall, based on advice and consideration as referred to in Article 5, declare accepting or rejecting the natural tourism exploitation permit application aforesaid no later than 30 (thirty) working days as of receipt of advice and consideration from Head of Considering Team.
Pasal 7 Dalam hal Menteri memberikan persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan izin pengusahaan pariwisata alam tersebut, Ketua Tim Pertimbangan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan Menteri, memberitahukan kepada pemohon untuk menyusun rencana karya pengusahaan pariwisata alam yang dilengkapi dengan rencana tapak (site plan) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.	Article 7 In the event that Minister grants approval for further process to the natural tourism exploitation permit application aforesaid, Head of Considering Team shall, no later than 10 (ten) working days as of receiving Ministerial approval, notify the applicant to prepare natural tourism exploitation work plan accompanied with site plan and Environmental Impact Analysis (EIA) in accordance with the provisions stipulated by Director General of Forest Protection and Natural Conservation.
Pasal 8 (1) Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam serta kelengkapanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Ketua Tim Pertimbangan.	Article 8 (1) Preparation of Natural Tourism Exploitation Work Plan as well as the completion thereof as referred to in Article 7 shall be conducted at the expense of the applicant and must be completed and submitted to Director General of Forest Protection and Natural Conservation within a period of no later than 90 (ninety) working days following the issuance of notification letter from Head of Considering Team.
(2) Dalam penilaian Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam tersebut apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh instansi struktural yang terkait.	(2) In the assessment to Natural Tourism Exploitation Work Plan aforesaid, if deemed necessary, field visit may be conducted by the relevant structural agency.
(3) Hasil penilaian Rencana Kerja Pengusahaan Pariwisata Alam dan AMDAL oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Menteri, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rencana karya pengusahaan pariwisata alam dari pemohon.	(3) Result of assessment to Natural Tourism Exploitation Work Plan and EIA conducted by Head of Central Commission of EIA Ministry of Forestry shall be submitted by Director General of Forest Protection and Natural Conservation to Minister, within a period of no later than 14 (fourteen) working days following receipt of natural tourism exploitation work plan from applicant.
Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut.	Article 9 (1) Based on the assessment as referred to in Article 8 paragraph (3), Minister shall give approval or rejection to such application within no later than 14 (fourteen) working days as of receipt of such result of assessment.
(2) Dalam hal Menteri menyetujuinya, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan diterima, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Usaha (SPPPU) sebagai pengganti nilai intrinsik atas areal yang diusahakan.	(2) In case Minister approves the same, Director General of Forest Protection and Natural Conservation shall, within a period of no later than 10 (ten) working days as of receipt of such approval, issue a Business Tax Payment Order (SPPPU) as a replacement of the intrinsic value of the area exploited.
Pasal 10 (1) Pungutan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus dilunasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimnya Surat Perintah Pembayaran Pungutan Usaha Pariwisata Alam (SPPPUPA).	Article 10 (1) Business Tax as referred to in Article 9 paragraph (2) must be settled within a period of no later than 60 (sixty) working days following receipt of Natural Tourism Business Tax Payment Order (SPPPUPA).
(2) Ketentuan mengenai besarnya dan tata cara pemungutan pungutan usaha pariwisata alam diatur tersendiri.	(2) Provision on the amount and procedure for charging natural tourism business tax shall be provided separately.
Pasal 11 (1) Berdasarkan Surat Pemerintah Pembayaran Pungutan Usaha Pariwisata Alam, Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dan menyiapkannya kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak lunasnya pungutan usaha tersebut.	Article 11 (1) By virtue of Natural Tourism Business Tax Payment Order, Secretary General shall prepare a draft of Ministerial Decree regarding grant of Natural Tourism Exploitation Permit and submit the same to Minister within a period of no later than 30 (thirty) working days as of settlement of the business tax aforesaid.
(2) Konsep Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan peta areal kerja yang disiapkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.	(2) Such draft of Ministerial Decree shall be equipped with map of working territory prepared by Director General of Forest Inventory Taking and Use.
(3) Menteri menerbitkan Keputusan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan dari Sekretaris Jenderal.	(3) Minister shall issue the Decree of Natural Tourism Exploitation Permit aforesaid within a period of no later than 15 (fifteen) working days following receipt of draft of decree from Secretary General.
BAB IV KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGUSAHA	CHAPTER IV OBLIGATIONS OF APPLICANT AND ENTREPRENEUR
Pasal 12 (1) Apabila permohonan pengusahaan disetujui dengan persetujuan prinsip, maka pemohon dibebani kewajiban:	Article 12 (1) In case application of exploitation is approved with approval in principle, applicant shall be obligated to:
a. Menyusun dan menyampaikan rencana karya pengusahaan dilengkapi dengan rencana tapak kepada Menteri Kehutanan;	a. Prepare and submit exploitation work plan equipped with site plan to Minister of Forestry;
b. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);	b. Prepare Environmental Impact Analysis (EIA);
c. Mengukur dan memasang tanda batas atas kawasan hutan yang akan dibebani izin pengusahaan atas namanya;	c. Measure and install borders to forest area given permit of exploitation in its name;
d. Membayar pungutan usaha.	d. Pay business tax.
(2) Apabila permohonan pengusahaan disetujui dengan keputusan izin pengusahaan pariwisata alam, maka pengusaha/pemegang izin pengusahaan dibebani kewajiban:	(2) In case application of exploitation is approved with a decree of natural tourism exploitation permit, entrepreneur/holder of exploitation permit shall be obliged to:
a. Melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak perizinan diberikan;	a. carry out real activity on site within a period of 12 (twelve) months as of grant of permit;
b. Membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan melakukan pengelolaan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan;	b. develop tourism facility and infrastructure and conduct management compliant with Exploitation Work Plan;
c. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;	c. employ experts personnel in accordance with the type of business;
d. Mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat di tempat usahanya;	d. involve and employ the community in its place of business;
e. Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;	e. rehabilitate the damage resulting from its business activity;
f. Membayar iuran usaha;	f. pay business dues;
g. Menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung sesuai dengan jenis usahanya dengan membuat tanda-tanda larangan atau petunjuk pada tempat tertentu;	g. maintain security and order of visitors in accordance with the type of business by making prohibition signs or guidance at certain places;
h. Membuat dan menyerahkan laporan berkala atas kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;	h. prepare and submit periodic report of its business activity to Director General of Forest Protection and Natural Conservation with copies sent to Secretary General, Head of Regional Head of Ministry of Forestry and Governor/Head of the local Level I Region;
i. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan.	i. give facility to forestry officials either at central or regional level when conducting supervision and advancement on site.
BAB V PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN	CHAPTER V EXTENSION OF EXPLOITATION PERMIT
Pasal 13 Izin Pengusahaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal izin pengusahaan ditandatangani oleh Menteri dan dapat diperpanjang.	Article 13 Permit of Exploitation shall be granted for a period of not longer than 30 (thirty) years as of the date of exploitation permit signed by Minister and may be extended.
Pasal 14 (1) Permohonan perpanjangan izin pengusahaan diajukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan tembusannya disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Gubernur KDH Tingkat I, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.	Article 14 (1) Application of extension of exploitation permit shall be submitted to Director General of Forest Protection and Natural Conservation with copies sent to Minister, Secretary General, Governor/Head of Level I Region, Regional Office of Ministry of Forestry and Regional Office of Ministry of Tourism, Post, and Telecommunications.
(2) Permohonan perpanjangan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru dapat dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam.	(2) Application of exploitation permit as referred to in paragraph (1) shall be given consideration only after evaluation on the implementation of natural tourism exploitation has been conducted.
(3) Biaya untuk melaksanakan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.	(3) Cost for the implementation of evaluation activity as referred to in paragraph (2) shall be charged to applicant.
(4) Perpanjangan izin pengusahaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	(4) Extension of exploitation permit shall be granted for a period of not longer than 20 (twenty) years and may be extended.
BAB VI TATA CARA BERAKHIRNYA IZIN USAHA	CHAPTER VI PROCEDURE FOR EXPLOITATION PERMIT TERMINATION
Pasal 15 Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir karena :	Article 15 Natural tourism exploitation permit shall terminate due to:
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir; b. Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha pariwisata alam; c. Diserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kepada Pemerintah, jangka waktu yang diberikan berakhir.	a. Expiration of the period granted; b. Being revoked by Minister as a penalty charged to natural tourism entrepreneur; c. Being returned by natural tourism entrepreneur to the Government prior to the expiration of the period granted.
Pasal 16 (1) Jika jangka waktu yang diberikan berakhir maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan atau Kepala Taman Nasional setempat menanyakan kepada pengusaha/pemegang izin apakah izin tersebut akan diperpanjang atau tidak.	Article 16 (1) In case of the expiration of the period granted, Head of Regional Office of Ministry of Forestry or Head of the local National Park shall inquire to entrepreneur/permit holder whether or not the permit will be extended.
(2) Jika izin diperpanjang, maka tata cara perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang perpanjangan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 13.	(2) If permit is extended, the procedure for extension shall be in accordance with the provision on extension of permit as provided in Article 13.
Pasal 17 Pengalihan kepemilikan atas sarana dan prasarana kepariwisataan baik karena berakhirnya jangka waktu izin pengusahaan, baik karena diserahkan kembali oleh pemegang izin maupun karena pencabutan, tata caranya akan diatur tersendiri.	Article 17 Procedure for assignment of ownership of tourism facility and infrastructure either due to expiration of exploitation permit or being returned by permit holder or due to revocation shall be provided separately.
BAB VII TATA CARA PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN	CHAPTER VII PROCEDURE FOR REVOCATION OF EXPLOITATION PERMIT
Pasal 18 (1) Peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka masing-masing 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.	Article 18 Revocation of exploitation permit shall be conducted based on report on result of monitoring and evaluation and following warnings given by Head of Regional Office of Ministry of Forestry or Head of the local National Park.
Pasal 19 (2) Pemegang izin pengusahaan yang mendapat peringatan tersebut wajib menanggapinya.	Article 19 (2) Holder of exploitation permit that receives such warnings must respond to the same.
(3) Jika alasan-alasan yang dikemukakan dalam tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan atau Kepala Taman Nasional mengusulkan pencabutan izin pengusahaan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.	(3) If reasons presented in such response are not acceptable, Head of Regional Office Ministry of Forestry or Head of National Park shall propose revocation of such exploitation permit to Minister through Director General of Forest Protection and Natural Conservation.
(4) Berdasarkan usul tersebut maka Menteri menetapkan keputusan tentang pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam tersebut.	(4) Based on such proposal, Minister shall stipulate a decree on revocation of such natural tourism exploitation permit.
(5) Menteri dapat meminta pertimbangan dari pejabat Eselon I yang lain atau memerintahkan diadakan peninjauan lapangan sebelum menetapkan keputusan tentang pencabutan tersebut.	(5) Minister may request consideration from any other Echelon I officers or instruct to conduct field visit before stipulating a decree on such revocation.
Pasal 20 Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan atau Kepala Taman Nasional sebagai akibat pencabutan izin tersebut, mengatur dan menyelesaikan lebih lanjut tentang:	Article 20 Head of Regional Office of Ministry of Forestry or Head of National Park shall, as a result of revocation of such permit, arrange and settle further with respect to:
a. Pemenuhan kewajiban pemegang izin pengusahaan terhadap Pemerintah yang belum tuntas;	a. Fulfillment of unsettled obligations of holder of exploitation permit to the Government;
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemegang izin di dalam kawasan pelestarian alam hutan yang dibebani izin tersebut.	b. Utilization of facility and infrastructure developed by permit holder within the area of forest natural conservation given with permit aforesaid.
BAB VIII PEMEGANG SANKSI	CHAPTER VIII IMPOSITION OF PENALTY
Pasal 21 Sanksi dapat dikenakan terhadap pemohon maupun terhadap pengusaha atau pemegang izin pengusahaan pariwisata alam.	Article 21 Penalty may be imposed either to applicant or entrepreneur or holder of permit of natural tourism exploitation.
Pasal 22 (1) Pemohon dikenakan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu kewajiban:	Article 22 (1) Applicant shall be imposed with penalty for not fulfilling the obligations charged to it within a period stipulated, namely the obligations to:
a. Menyusun rencana karya pengusahaan yang dilampiri rencana Tapak dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);	a. prepare exploitation work plan attached with Site Plan and Environmental Impact Analysis (EIA);
b. Memberikan tanda batas pada kawasan hutan yang dibebani izin pengusahaan;	b. give borders to forest area with exploitation permit;
c. Membayar pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA).	c. pay Natural Tourism Business Tax (PUPA).
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri berupa pencabutan atau pembatalan persetujuan prinsip yang telah diberikan.	(2) Imposition of penalty as referred to in paragraph (1) shall be conducted by Minister in the form of revocation or cancellation of approval in principle granted.
Pasal 23 (1) Pengusaha atau pemegang izin pengusahaan dikenakan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam dan Pasal 12 dalam keputusan ini.	Article 23 (1) Entrepreneur or holder of exploitation permit shall be imposed with penalty for not fulfilling the obligations as referred to in Government Regulation Number 18 of 1994 regarding Natural Tourism Exploitation and Article 12 of this decree.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh menteri berupa :	(2) Imposition of penalty as referred to in paragraph (1) shall be conducted by Minister in the form of:
a. Penghentian pelayanan administrasi; b. Penghentian kegiatan pengusahaan pariwisata alam untuk jangka waktu tertentu; c. Pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam.	a. termination of administration service; b. definition of natural tourism exploitation activity for a certain period; c. revocation of permit of natural tourism exploitation.
Pasal 24 Tembusan surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disampaikan kepada:	Article 24 Copies of letter of penalty imposition as referred to in Article 22 and Article 23 shall be sent to:
a. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; b. Sekretaris Jenderal departemen Kehutanan; c. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam; d. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat; f. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat; g. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi setempat.	a. Minister of Tourism, Post, and Telecommunications; b. Secretary General of Ministry of Forestry; c. Director General of Forest Protection and Natural Conservation; d. Inspector General of Ministry of Forestry; e. Governor/Head of the local Level I Region; f. Head of Regional Office of Ministry of Forestry of the local Province. g. Head of Regional Office of Ministry of Tourism, Post, and Telecommunications of the local Province.
Pasal 25 (1) Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya sanksi, kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.	Article 25 (1) Holder of permit of natural tourism exploitation imposed with penalty may submit objection within a period of no later than 30 (thirty) days as of receipt of penalty, to Director General of Forest Protection and Natural Conservation.
(2) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam melakukan penilaian terhadap keberatan pengenaan sanksi diajukan oleh pemegang izin pengusahaan pariwisata alam tersebut.	(2) Director General of Forest Protection and Natural Conservation shall conduct examination to the objection to penalty imposition submitted by the holder of permit of natural tourism exploitation aforesaid.
(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam mengusulkan kepada Menteri untuk mengubah atau memperkuat persetujuan atau keputusan sanksi tersebut.	(3) Based on assessment as referred to in paragraph (2), Director General of Forest Protection and Natural Conservation shall propose to Minister to change or confirm the approval or decision on penalty aforesaid.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	CHAPTER IX TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 26 Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1989 tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut, dinyatakan tidak berlaku lagi.	Article 26 By the effect of this decree, the Decree of Minister of Forestry Number 687/Kpts-II/1989 regarding Exploitation of Tourism Forest, National Park, Great Forest Park and Marine Tourism Park shall be declared no longer in effect.
BAB X KETENTUAN PENUTUP	CHAPTER X CLOSING PROVISIONS
Pasal 27 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Article 27 This decree shall come into effect as of the date of its stipulation.

Terjemahan: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.04/2005

2009-04-22T21:22:00.000-07:00

Versi Bahasa Indonesia	: Klik di sini
English Version	: Click here

Terjemahan: Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000

2009-04-19T08:09:00.000-07:00

Versi Bahasa Indonesia	: Klik di sini
English Version	: Click here

Terjemahan: Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-314/BL/2007

2009-04-14T19:48:00.000-07:00

Versi Bahasa Indonesia	: Klik di sini
English Version	: Click here

Terjemahan: Teknik Memilih Jenis Kelamin Anak

2009-04-13T16:12:00.000-07:00

Source: http://www.doctorslounge.com/fertility/articles/pgd/pgd_technique/

Boy or girl? Technology allows you to choose the sex of your baby	Laki-laki atau perempuan? Teknologi memungkinkan Anda memilih jenis kelamin bayi Anda
At last gender selection is scientifically feasible. Could this become the 21st century's form of sex discrimination?	Akhirnya pemilihan jenis kelamin anak bukan hal yang mustahil lagi secara ilmiah. Akankah ini menjadi bentuk diskriminasi gender abad 21?
Throughout history, humans have wished for a child of one sex or the other. At last gender selection is scientifically feasible. The most intriguing method is an in vitro fertilization technique called preimplantation genetic diagnosis.	Sepanjang sejarah, manusia selalu menginginkan anak dengan salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Secara ilmiah, pemilihan jenis kelamin anak sekarang ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Metode paling menarik adalah teknik pembuahan in vitro yang disebut preimplantation genetic diagnosis (diagnosa genetik sebelum embrio menempel ke dinding rahim).
Gender selection techniques Preimplantation genetic diagnosis (PGD) was originally designed for detecting genetic diseases. It allows genetic analysis to be performed on early embryos prior to implantation and pregnancy. It was intended to exclude genetically defective embryos before they have a chance to develop. Typically one or both partners have been genetically screened and found to be a carrier for a inheritable genetic disorder.	Teknik pemilihan jenis kelamin Preimplantation genetic diagnosis (PGD) pada mulanya dirancang untuk mendeteksi penyakit-penyakit genetik. PGD memungkinkan analisa genetik dilakukan terhadap embrio prematur sebelum pembuahan dan kehamilan. Teknik ini dimaksudkan untuk menyisihkan embrio-embrio yang cacat secara genetik sebelum sempat berkembang. Biasanya satu atau dua pasangan secara genetik telah di-screen dan terbukti dapat menjadi pembawa cacat genetik yang dapat menurun.
The technique of preimplantation genetic diagnosis involves the removal of eggs from the woman and fertilization within the lab using standard IVF (invitro fertilization) techniques to create embryos. Embryos are then biopsied under microscopic observation and control to obtain one or two sample cells (blastomeres) for genetic analysis using either specialized DNA amplification or fluorescent hybridization systems. Male and female embryos can be differentiated by examining their chromosomes. If they spot a Y, they know it's male. After determining the sex of embryos, doctors implant the desired ones. While more invasive and costly (around 20,000 US Dollars) than other methods of gender selection, the success of preimplantation genetic diagnosis is virtually guaranteed.	Teknik preimplantation genetic diagnosis mencakup pengambilan telur dari perempuan dan pembuahan yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan teknik IVF (invitro fertilization) standar untuk menghasilkan embrio. Kemudian dilakukan proses biopsi (pelepasan dan pengujian jaringan, sel atau cairan) terhadap embrio dengan pengamatan dan kontrol microscopic guna mendapatkan satu atau dua sel contoh (blastomere) untuk keperluan analisa genetik dengan menggunakan salah satu sistem penguatan DNA khusus atau hibridasi berpendar. Embrio laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dengan menguji kromosomnya. Jika mengindikasikan Y, maka berarti jantan. Setelah menetukan jenis kelamin embrio, dokter menanam embrio yang diinginkan. Meskipun lebih invasif dan mahal (sekitar USD 20.000) dibanding dengan metode pemilihan jenis kelamin lainnya, metode preimplantation genetic diagnosis hampir dipastikan berhasil.

Terjemahan: Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 Tahun 2009

2009-04-11T23:37:00.000-07:00

Versi Bahasa Indonesia	: Klik di sini
English Version	: Click here